Yona Saputri (2014) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DAN RELEVANSINYA DENGAN PAJAK MENURUT EKONOMI ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (72kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul “PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TENAYAN RAYA DAN RELEVANSINYA DENGAN PAJAK MENURUT EKONOMI ISLAM.” Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajip pajak) kepada kas negara atas jasa yang di berikan oleh pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,yang penggunaanya diperuntukan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tenayan Raya,bagaimana respon masyarakat terhadap kewajiban PBB,dan bagaimana relevansi pajak bumi dan bangunan dengan pajak menurut ekonomi islam . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tenayan Raya ,bagaimana respon masyarakat terhadap kewajiban PBB, dan bagaimanakah relevansi pajak bumi dan bangunan dengan pajak menurut ekonomi islam. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru serta wajib pajak di Kecamatan Tenayan Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang wajip pajak di Kecamatan Tenayan Raya , dan objeknya pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara ,observasi,angket,dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian maka pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tenayan Raya dilakukan dengan 2 cara yakni pertama petugas kantor pajak turun kelapangan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang penyampaian SPPT dalam jangka 15 hari kemudian perangkat desa akan memberitahukan kepada wajib pajak, kedua apa bila dalam jangka 15 hari SPPP masih ada belum tersampaikan kepada wajib pajak maka itu sudah menjadi kewajiban bagi petugas kantor pajak. Sedangkan dilihat dari respon masyarakat terhadap kesadaran wajib pajak, ,dan keberatan masyarakat dalam membayar pajak pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada juga yang belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, terlambat membayar pajak pada umumnya yang mengakibatkan pemberian denda. Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut ekonomi islam hampir sama dengan zakat. Pelaksanaan zakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat,melakukan penagihan ( pengambilan) ,dan mendistribusikan nya secara cepat, tepat dan benar. Pengambilan pajak diperbolehkan menurut ulama apa bila dana zakat belum mencukupi untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan .

Actions (login required)

View Item