Henry Siregar (2015) WEWENANG KEPALA DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (54kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul: Wewenang Kepala Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi BerdasarkanUUNo. 23Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah wewenang walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan kaidah atau norma- norma berlandaskan asas otonomi daerah, cara walikota dalam menerapkan wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hambatan yang ditemukan oleh walikota dalam menerapkan wewenangnya sebagai kepala daerah di Kota Pekanbaru. Penelitianiniadalahpenelitianlapangan(field research), maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dengan mengajukan wawancara kepada Walikota Pekanbaru, kepada dinas Pekerjaan Umun (PU) dan pengelolaan pasar, sedangkan data skunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu setalah data terkumpul, dat-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari kata tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Dari penelitian yang penulis lakukan di dapati bahwa Wewenang Walikota Pekanbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan kaidah atau norma-norma berlandaskan asas otonomi daerah dengan melakukan reformasi birokrasi, melibatkan berbagai instansi terkait di Kota Pekanbaru berdasarkan aspirasi daerah Kota Pekanbaru, membuat kebijakan-kebijakan daerah untuk melayani, melindungi, meningkatkan peran serta dan memperkarsa, memperdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Cara Walikota Pekanbaru dalam menerapkan wewenangnya berdasarkan prinsip- prinsip demokrasi melaksanakan kegiatan pembangunan diawali dengan pembuatan perencanaan program pembangunan, perencanaan program berorientasi pada visioner yang merupakan salah satu ciri-ciri yang terpenting dan mendasar dalam perencanaan program dan Hambatan yang ditemukan oleh Walikota Pekanbaru dalam menerapkan wewenangnya sebagai kepala daerah di Kota Pekanbaru kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah

Actions (login required)

View Item