Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

DAYANG SYAFIZA (2018) TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1.COVER_2018127ADP.pdf

Download (290kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. LEMBAR PERSETUJUAN_2018127ADP.pdf

Download (452kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK_2018127ADP.pdf

Download (250kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR_2018127ADP.pdf

Download (398kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI_2018127ADP.pdf

Download (402kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I_2018127ADP.pdf

Download (341kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II_2018127ADP.pdf

Download (378kB) | Preview
[img] Text
8. BAB III_2018127ADP.pdf
Restricted to Repository staff only until 2018.

Download (663kB)
[img]
Preview
Text
9. BAB IV_2018127ADP.pdf

Download (329kB) | Preview
[img]
Preview
Text
10. DAFTAR PUSTAKA_2018127ADP.pdf

Download (250kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2018 di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang tata cara pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yang didapati dari metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Sertifikat Elektronik diberikan jika PKP menyampaikan surat permintaan permohonan sertifikat elektronik dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Sertifikat elektronik dicabut jika PKP menyampaikan surat permintaan pencabutan sertifikat elektronik dan melampirkan dokumen yang sama pada saat permintaan sertifikat elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan. Akan tetapi, Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan pencabutan sertifikat elektronik secara jabatan jika didapati PKP melakukan penyelewengan. Pemberian dan pencabutan sertifikat elektronik dilandasi PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, Sertifikat Elektronik

Item Type: Thesis (Laporan)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 330 Ilmu Ekonomi > 336.2 Pajak dan Perpajakan
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Perpajakan
Depositing User: maryati -
Date Deposited: 04 Jul 2019 05:20
Last Modified: 04 Jul 2019 05:20
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15137

Actions (login required)

View Item View Item