TAMARA ANGGRIANI (2026) PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - TAMARA ANGGRIANI Ilmu Hukum.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
Preview	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - TAMARA ANGGRIANI Ilmu Hukum.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - TAMARA ANGGRIANI Ilmu Hukum.pdf - Published Version Download (403kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tamara Anggriani (2024) : Pelaksana Pembinaan dan Perlindungan terhadap Anak Terlantar di Kota Padang. Kasus penelantaran anak terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya, selama kurun waktu 2022 -2023 terjadi peningkatan kasus penelantaran anak sebesar 10- 30% per-tahun di Kota Padang. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Padang (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilengkapi dengan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan analisis kualitatif, menganalisis data primer dari hasil penelitian lapangan. Metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang terhadap anak terlantar, kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaaan perlindungan anak dari tindak penelantaran beluml sepenuhnya sesuai dengan beberapa kebijakan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang adalah: (a) kurangnya anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan rujukan Rumah Aman dari Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang bagi anak korban penelantaran, (b) terbatasnya jumlah Konselor Hukum, Konselor Psikologi, dan petugas assesment, (c) anak korban penelantaran sulit untuk dibina oleh Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang dengan berbagai alasan, (d) pelapor kasus penelantaran anak cenderung tidak pro-aktif dengan pihak Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang. Dukungan dari pemerintah daerah dengan peningkatan fasilitas dan anggaran pada Dinas Sosial Dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Padang serta kerjasama masyarakat dalam penanganan kasus anak terlantar diharapkan dapat menekan angka kasus penelantaran anak di Kota Pekanbaru. Kata Kunci : Anak, Hukum, Perlindungan, Terlantar

Actions (login required)

View Item