Akbaruddin S (2014) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAKU DI PT. BANK ARTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text bab I.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (70kB) | Preview
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Jika kita cermati lebih dalam perjanjian yang digunakan dalam praktek perbankan biasanya menggunakan perjanjian baku.Perjanjian baku telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, biasanya pihak bank yang mempunyai posisi menentukan isi perjanjian yang merupakan perjanjian baku sedangkan nasabah tidak ikut serta menentukan isi perjanjian sehingga menimbulkan ketidak seimbangan dan berdampak kerugian terhadap nasabah.Pasal 18 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur pembatasan-pembatasan terhadap klausula- klausula baku yang digunakan dalam perjanjian baku. Penerapan/pelaksanaan perjanjian baku kredit pada PT. Bank Artha Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit baku di PT.Bank Artha? (2) apa peraturan yang digunakan dalam perjanjian kredit di PT.Bank Artha Pekanbaru? (3) Efek hukum apakah yang terjadi setelah perjanjian baku tersebut di tandatangani? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian sosiologis, dengan pendekatan identifikasi hukum. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa persyaratan yang tertulis di dalam perjanjian kredit bank sebenarya bertentangan dengan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, akan tetapi dalam pelaksanaannya PT. Bank Artha Pekanbaru tetap menggunakan klausula baku pada perjanjian kreditnya.hal ini tentunya sangat merugikan bagi nasabah. Efek hukum yang timbul setelah perjanjian kredit yang pada klausulnya terdapat klausula baku maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau di anggap tidak ada, sesuai denganUndang – Undang Nomor 8 Pasal 18 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Actions (login required)

View Item