Aduka (2014) PROBLEMATIKA PROSES PENYUSUNAN TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KEPENGHULUAN SUNGAI MANASIB DAN KEPENGHULUAN BANGKO KANAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (66kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (9kB) | Preview

Abstract

Pemekaran atau pembentukan desa baru ternyata tidak serta-merta dapat menciptakan keadaan lebih baik akan tetapi banyak meninggalkan persoalan yang berlarut-larut dan bahkan hingga saat ini belum banyak persoalan dapat diselesaikan. Persoalan tersebut diantaranya adalah timbulnya sengketa lahan antara warga di Kepenghuluan Bangko Kanan dan warga Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako, belum jelasnya tapal batas antara KepenghuluanSungai manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan dan kurang proaktifnya perangkat Pemerintah Daerah Rokan Hilir mulai dari Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan Bangko Pusako sampai pada Kepenghuluan Sungai Manasib dan Bangko Kanan yang menyebabkan masalah menjadi berlarut larut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan kajian kepustakaan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan bahwa perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat. Dalam kenyataannya, Camat Bangko Pusako kurang berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan perselisihan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan KepenghuluanBangko Kanan yang menyebabkan lamanya penyelesaian masalah tersebut, contoh kurangnya peran aktif Camat Kecamatan Bangko Pusako adalah Camat tidak mengatur secara aktif jadwal penyelesaian perselisihan tapal batas sehingga selama ini yang terjadi adalah ketika permaslahan sudah mengarah pada konflik baru Camat mau turun ke lapangan, ditambah lagi kurangnya partisipasi Camat dalam bentuk kehadiran pada kegiatan masyarakat terkait penyelesaian perselisihan tapal batas. Jadi disimpulkan bahwa proses penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik. Hambatan proses penyusunan tapal batas wilayah berupa tingginya ego sektoral kedua desa dan perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya. Ego sektoral tersebut seperti masing-masing pihak antara kedua desa yang bersengketa tidak memiliki kesepahaman dan mempunyai pendapat masing masing yang dilatarbelakangi alasan yang berbeda pula, seperti penentuan garis batas yang membelah lahan yang dimiliki masyarakat Upaya mengatasi hambatan proses penyusunan tapal batas wilayah berupa menyelesaikan konflik yang ada secara musyawarah mufakat dan adanya koordinasi aktif dari pihak pemerintah. Cara tersebut dapat berupa memperkuat jalur komunikasi antara tokoh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelesaian sehingga terbentuk wadah aspirasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item