Helmiadi (2015) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA BATAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (58kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Dengan munculnya berbagai persoalan yang diakibatkan oleh praktek prostitusi dan perlunya proses implementasi yang tepat sasaran menjadi perhatian serius dalam penelitian ini. Kajian ini menitikberatkan pada wilayah implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002, yang diarahkan untuk menjawab persoalan utama yang berkaitan dengan penertiban lokasi prostitusi. Di samping itu hambatan-hambatan yang terjadi, baik dari pihak Pemko maupun masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di Kota Batam, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yakni menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, khususnya mengenai tertib susila dalam penertiban lokalisasi prostitusi di Batam, dengan menggunakan data primer dan sekunder, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Suatu prosedur penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, yang di dalamnya diatur mengenai pemindahan lokalisasi ke Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti, yakni dengan menyiapkan lahan atau lokasi baru, pembangunan sarana dan prasarana, yang selanjutnya dilakukan pemindahan ke lokasi baru secara terpusat. Kemudian dilakukan pembinaan terhadap PSK, yakni melalui pembinaan agama, sosial dan ekonomi, serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap penambahan jumlah PSK yang ada. Dan pada akhirnya menurut ketentuan perda tersebut dilakukan penutupan terhadap Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti setelah tiga tahun pemberlakuannya. Namun sampai saat ini pengaturan masalah praktek prostitusi di Kota Batam sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2002, secara optimal belum dapat terlaksana dan masih berjalan secara bertahap. Sedangkan problema atau yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan praktek prostitusi di Kota Batam antara lain adalah, sulitnya penyediaan lahan yang sesuai dengan kehendak semua pihak karena terdesak oleh perkembangan kota dan pemukiman penduduk,minimnya biaya untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang harus ditanggung oleh pengelola lokalisasi yang baru, karena pemerintah Kota Batam tidak menganggarkan untuk pembangunan tersebut. Kemudian juga sulitnya sarana transportasi pada lokasi yang baru karena jauh dari pusat kota, ditambah lagi dengan ketatnya persaingan pada lokalisasi yang terpusat, karena para pelanggan mempunyai banyak pilihan yang mereka inginkan, serta masih adanya praktek-praktek prostitusi di tempat-tempat hiburan yang berada pada pusat kota, sehingga mengurangi pelanggan yang datang ke lokalisasi yang baru. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi praktek prostitusi di Kota Batam adalah, dengan melakukan sosialisasi terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2002, melakukan pembinaan terhadap para PSK, melakukan pengawasan dan pada akhirnya melakukan upaya untuk menutup tempat lokalisasi tersebut, secara berangsur-angsur dan bertahap.

Actions (login required)

View Item