Alvizar (2015) TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PARITBARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (64kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (25kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (9kB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari Demokrasi di tingkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya aturan hukum mengenai pemerintahan desa yang belum membuahkan hasil atas apa yang semestinya diharapkan dari peraturan hukum dan undang-undang. Sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali terabaikan oleh perangkat- perangkat desa yang terkait didalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksanakan dengan baik menjadi tanggungjawab yang besar bagi BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk mewujudkannya. Penelitian yang berjudul: “TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PARITBARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT)”. Maka patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan cara mengkaji data dan fakta yang terjadi selama ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian apa saja yang menjadi Kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta apa upaya dari BPD Desa Paritbaru dalam mengatasi masalah yang dialami dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupkan penelitian Sosiologis yakni dengan cara melakukan Survey dengan cara turun lansung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarakan hasil penelitian menunjukan bahwasanya peran Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Paritbaru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta belum Optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, banyaknya hak-hak masyarakat yang belum terlaksanakan serta tidak adanya PERDES yang dihasilkan semenjak desa ini berdiri serta prosedur yang jelas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat membuat masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya. Adapun kendala yang dihadapi BPD adalah faktor sumber daya manusia (SDM), komunikasi, finansial, adapun upaya yang dilakukan adalah, melaksanakan musyawarah dengan mengikut sertakan masyarakat, serta harus transparansi dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara bertatap muka secara lansung baik personal maupun bersama.

Actions (login required)

View Item