Ilham Wahyudi (2015) PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PT ASTRA SEDAYA FINANCE PEKANBARUBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text BAB III TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (77kB) | Preview
	Text BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB)
Preview	Text BAB V PENUTUP DAN SARAN.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (9kB) | Preview

Abstract

Perusahaan Pembiayaan saat ini dapat membantu meringankan beban konsumen dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam hal penyediaan dana atau barang modal. Namun dalam memenuhi kebutuhan tersebut konsumen dihadapkan pada perjanjian baku salah satunya diterapkan oleh PT Astra Sedaya Finace Pekanbaru. Kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan sering kali menjadi persoalan karena banyak sekali yang terjadi di dalam prakteknya bahwa perjanjian yang dibuat tidak seimbang dalam arti pengaturan hak dan kewajiban tidak sama. Dalam penelitian ini dapat di rumuskan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Pekanbaru dan apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula baku pada PT Astra Sedaya Finance pekanbaru. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kota Pekanbaru yang bersifat deskriptif. Sebagai alat pengumpul data digunakan wawancara, angket dan studi kepustakaan dengan tehnik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukanbahwa PT Astra Sedaya Finance juga memberikan sarana perlindungan konsumen terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas isi klausula perjanjiandan adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen adalah kurang jelasnya informasi dan itikad baik yang di berikan pelaku usaha terhadap konsumen.Bahwasanya konsumen mempunyai hak-hak yang harus di penuhi oleh pelaku usaha, hak sebagaimana yang telah diatur oleh UUPK Nomor 8 tahun 1999, terutama hak untuk mendapat perlakuan atau pelayanan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Meskipun adanya asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian pelaku usaha haruslah didasarkan dengan itikat baik. Sehingga konsumen bisa mendapatkan informasi yang seharusnya pelaku usaha berikan kepada konsumen terhadap apa-apa saja yang menjadi haknya.

Actions (login required)

View Item