MUHAMMAD FIKRI HIDAYAT (2018) KEWENANGAN KREDITUR SEPARATIS TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN APABILA DEBITUR PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018188IH.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018188IH.pdf Download (475kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018188IH.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018188IH.pdf Download (362kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018188IH.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018188IH.pdf Download (497kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018188IH.pdf Download (528kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018188IH.pdf Download (367kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018188IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018188IH.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018188IH.pdf Download (340kB) | Preview

Abstract

Didalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU) mengatur mengenai kreditur separatis pemegang jaminan utang bergitu halnya di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan). Namun diantara ketentuan tersebut terdapat benturan Norma mengenai Kreditur Separatis, yang mana di dalam pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan menegaskan apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang berlaku. Sejalan dengan pasal 55 Undang-undang Kepailitan bahwa kreditur pemegang hak jaminan berhak mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selanjutnya terjadi ketidak singkronan ketentuan tersebut dengan ketentuan pasal 56 dan 59 Undang-undang Kepailitan yang menunda hingga membatasi hak dan kewenangan dari kreditur separatis pemegang hak tanggungan. Oleh karena ketidak harmonisan antara undang-undang tesebut maka kewenangan kreditur separatis didalam undang-undang hak tanggungan menjadi disfungsi dan menimbulkan ketidak pastian hukum perjanjian utang dengan objek hak tanggungan bagi kreditur separatis ketika debitur pailit. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari sumber data dari buku-buku, berita, jurnal, hasil-hasil penelitian, internet dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, latar belakang dan rumusan masalah menjadi titik fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan kreditor pemegang hak tanggungan terhadap benda jaminan menurut undang-undang hak tanggungan, serta untuk mengetahui apakah kreditur separatis memiliki kepastian hukum bagi debitur pailit. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari sifat penelitiannya, penulis melakukan penelitian deskriptif yang dengan menggambarkan hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. melakukan pengkajian dan pengolahan dari sumber yang dirasa cukup lengkap dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan diberi penjelasan. Meskipun didalam Undang-undang Hak Tanggungan telah memastikan bahwa kreditur separatis dapat mengambil perlunasan piutang dengan kekuasaan sendiri terhadap benda jaminan yang dijaminkan kepadanya serta titel eksekutorial yang terdapat didalam sertifikat hak tanggungan yang mencantumkan irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memperkuat akan hak eksekusi yang dimiliki kreditur separatis, namun kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan dengan lahirnya undang-undang kepailitan yang menagguhkan hingga membatasi bagi kreditur separatis untuk mendapatkan haknya tersebut. Oleh sebab ketidak singkronan antara norma yang ada didalam hak tanggungan dengan norma yang ada di dalam kepailitan tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi kreditur separatis untuk mendapatkan perlunasan piutang bagi debitur pailit yang membingungkan ketentuan mana sebenarnya yang lebih berperan sebab antara undang-undang hak tanggungan dan undang-undang kepailitan samasama pengaturan khusus yang mengenyampingkan peraturan umum hanya saja muatan yang berbeda.

Actions (login required)

View Item