RUMADHON MARDHANI (2017) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA PENYEBRANGAN DI AIR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BENGKALIS. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER_2017589ADN.pdf Download (237kB) | Preview |
|
|
Text
2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (475kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK (1).pdf Download (261kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (381kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (206kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I (1).pdf Download (425kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II (1).pdf Download (707kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III (1).pdf Download (427kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB IV (1).pdf Download (333kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB) |
|
|
Text
11. BAB VI (1).pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (269kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan retribusi jasa usaha penyebrangan di air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi khususnya di pelabuhan Roro Air Putih – Sungai Selari dalam rangka meningkatkan PAD. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, data yang diperoleh melalui pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan masyarakat serta peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan kuesioner.Implementasi kebijakan retribusi jasa usaha penyebrangan di air dilaksanakan dengan tiga indikator yakni, Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi,Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan serta Pemeriksaan dan Sanksi Administative. Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan di sektor retribusi Penyebrangan di Roro Air Putih – Sungai Selari cukup sesuai namun permasalahan yang belum terselesaikan dalam Implementasi kebijakan Pemerintah melalui DISHUB yakni minimnya infastruktur yang ada di Pelabuhan. Kata kunci : implementasi, kebijakan oleh Pemerintah dan DISHUB.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara |
| Depositing User: | Ms. Ernawati |
| Date Deposited: | 04 Sep 2019 04:07 |
| Last Modified: | 04 Sep 2019 04:07 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19091 |
Actions (login required)
 |
View Item |