RIYANI ARSYA PUTRI (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAKTIDAK TERTULIS YANG DI PHKBERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR13 TAHUN 2003TENTANG KETENAGAKERJAAN(Studi Kasus Pada PT. Ramos Perkasa Duri). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_201802IH.pdf Download (627kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN_201802IH.pdf Download (637kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK_201802IH.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR_201802IH.pdf Download (491kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I_201802IH.pdf Download (511kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II_201802IH.pdf Download (423kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III_201802IH.pdf Download (473kB) | Preview
	Text 9. BAB IV_201802IH.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
Preview	Text 10. BAB V_201802IH.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA_201802IH.pdf Download (256kB) | Preview

Abstract

iABSTRAKRiyani Arsya Putri (2017) :Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Tidak Tertulis yang Di PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Ramos Perkasa Duri)Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kontrak tidak tertulis yang di PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang bertempat di PT. Ramos Perkasa Duri. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja secara lisan hanya dapat dilakukan untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hal ini tercantum didalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap perjanjian kerjayang dibuat secara lisan merupakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) secara umum dikenal sebagai pekerja tetap. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisanwajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja bersangkutan, sesuai dengan pasal 63 ayat (1)Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Namun pada saat ini sering kita jumpai kekurangan dalam pelaksanaannya, hal ini lah yang terjadi pada sopir di PT. Ramos Perkasa Duri Kabupaten Bengkalis. Sejalan dengan masalah tersebut maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana hubungan kerja antara sopir dengan PT. Ramos Perkasa. Serta bagaimanakah perlindugan hukum bagi sopir yang di PHK di PT. Ramos Perkasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hubungan kerja yang terjadi antara sopir dan PT. Ramos Perkasa yang bekerja tanpa kontrak tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak tidak tertulis yang di PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologisdan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 9orang yang terdiri dari 5 orang sopir yang di PHK , Pimpinan Perusahaan, Manager PT. Ramos Perkasa, Personalia PT. Ramos Perkasa dan Mandor Perkebunan PT. Ramos Perkasa.Penelitian ini menggunakan metode total sampling. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa,hubungan kerja antara sopir PT. Ramos Perkasa adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentukarena perjanjian kerja dilakukan secara tidak tertulis, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan secara lisan bertentangan denan Pasal (1) dan dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak teretentu. Dan upaya perlindugan hukum yang telah dilakukan oleh pekerja/ sopir yang di PHK hanya sebatas mediasi dengan pihak PT. Ramos Perkasa, akan tetapi upaya tersebut belum mencapai kesepakatan,maka dapat diselesaikan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Actions (login required)

View Item