RIZKI FADHILAH, - (2022) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KENAGARIAN PADANG MENTINGGI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI RIZKI FADHILAH.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Rizki Fadhilah, (2022): Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kenagarian Padang Mentinggi Sumatera Barat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang pembangunan yang ada di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat, dimana di Nagari ini masih ada pembangunan yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sarana infrastruktur dasar seperti jalan yang masih sulit untuk dilewati baik itu jalan usaha tani atau jalan lingkar kampung. Inilah yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Nagari Padang Mentinggi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, apa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Padang Mentinggi dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Nagari Padang Mentinggi Pasaman Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hambatan dan kendala serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan memakai sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti memilih teknik total sampling dari populasi sebanyak 9 orang. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa di Nagari Padang Mentinggi Sumatera Barat sudah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa selalu berupaya memaksimalkan pembangunan yang ada, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada yang belum terealisasi dan menghadapi kendala. Adapun yang menjadi faktor penghambat terlaksananya antara lain: anggaran, kondisi alam, bahan material dan pembebasan lahan yang sulit diberikan masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Nagari Padang Mentinggi sudah sesuai dengan siyasah dusturiyah karena sudah mengikuti prinsip siyasah dusturiyah yang kedua, yaitu asas pemerintahan yang baik, terdiri dari ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan, perencanaan dalam pembangunan, pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan pengendalian meliputi kegiatan pengawasan serta pemerintah Nagari Padang Mentinggi telah menjalankan roda pemerintahan berdasarkan asas amanah, asas persamaan, asas musyawarah serta asas tanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan umum bagi masyarakat. Kata Kunci: Pembangunan, Nagari, Siyasah Dusturiyah.

Actions (login required)

View Item