JHOAN CLAUTIKA MANGARATUA.SR, - (2026) DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN SELANDIA BARU). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (Bab Gabungan) 1 TANPA BAB 4 jhoan repository - JHOAN CLAUTIKA MANGARATUA.SR Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab hasil) 2 BAB 4 HASIL jhoan repository - JHOAN CLAUTIKA MANGARATUA.SR Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (645kB)
Preview	Text (Pernyataan) Persetujuan publikasi - JHOAN CLAUTIKA MANGARATUA.SR Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (940kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia masih menghadapi tantangan perasional, terindikasi dari rendahnya angka penyelesaian perkara anak di luar peradilan (14,1%) dan tingginya angka pemenjaraan anak. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang mengutamakan pemulihan. Sebagai perbandingan, Selandia Baru terbukti berhasil menerapkan keadilan restoratif secara komprehensif melalui mekanisme Family Group Conference (FGC) yang menekan angka penahanan anak. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana perbandingan ketentuan hukum dan pelaksanaan diversi di Indonesia dan Selandia Baru, serta bagaimana seharusnya formulasi diversi di Indonesia jika ditinjau dari pendekatan FGC dan teori kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perbandingan tersebut guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penyempurnaan sistem diversi di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data difokuskan pada studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer berupa UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Oranga Tamariki Act 1989, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memetakan persamaan, perbedaan prosedur, serta implikasi implementasinya. Ditinjau dari teori kepentingan terbaik bagi anak, mekanisme diversi di Indonesia masih memiliki kelemahan struktural. Dominasi aparat penegak hukum sebagai fasilitator rentan mengintimidasi anak, dan prosesnya terlalu bergantung pada birokrasi pengadilan. Sebaliknya, FGC di Selandia Baru selaras dengan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak karena dikelola oleh fasilitator independen, memberikan otonomi keluarga melalui Private Family Time, dan kesepakatannya mengikat secara otomatis. Sebagai solusi, penelitian ini menghasilkan tiga pilar rekonseptualisasi diversi di Indonesia: pendelegasian penuh peran fasilitator kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), penerapan Private Family Time yang selaras dengan nilai musyawarah mufakat, serta pemberian kekuatan hukum final pada kesepakatan diversi tanpa memerlukan penetapan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Diversi, Family Group Conference dan Kepentingan Terbaik Anak

Actions (login required)

View Item