UMMI HANI (2026) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI AREA TRAFFIC LIGHT KECAMATAN BINAWIDYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab gabungan) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - Ummi Hany.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - Ummi Hany.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (Pernyataan Publikasi) PERNYATAAN PUBLIKASI - Ummi Hany.pdf - Published Version Download (409kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Ummi Hani, (2026) : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Area Traffic Light Kecamatan Binawidya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Permasalahan Pengemis di ruang publik, khususnya di area Traffic Light Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, merupakan persoalan sosial yang hingga kini masih terus terjadi. Keberadaan Pengemis di persimpangan jalan tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis di area Traffic Light Kecamatan Binawidya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial, dan apa saja faktor penghambat dalam penertiban Pengemis tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian Hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru telah menjalankan perannya dalam penertiban Pengemis melalui kegiatan razia rutin, pembentukan tim khusus, serta koordinasi dengan Dinas Sosial untuk pembinaan dan pendataan Pengemis. Namun demikian, pelaksanaan penertiban tersebut belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat dalam penertiban Pengemis antara lain keterbatasan anggaran operasional, kurangnya efek jera akibat sanksi yang tidak diterapkan secara tegas, rendahnya kesadaran masyarakat yang masih memberikan uang kepada pengemis, serta masih adanya Pengemis yang kembali beraktivitas setelah dilakukan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peran aktif masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci : Satpol PP, Pengemis, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Actions (login required)

View Item