IMROATUN SHOLEHA, - (2026) IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI GABUNGAN - Imroatun Sholeha Ilmu Hukum.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - Imroatun Sholeha Ilmu Hukum.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (420kB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT PERNYATAAN - Imroatun Sholeha Ilmu Hukum.pdf - Published Version Download (674kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan studi pada Gerai Bunga Gaura Florie di Kota Pekanbaru. Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Kepentingan disini terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang adil dan proporsional bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan kondisi di mana pemenuhan hak dan kewajiban lebih dominan dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha di Gerai Bunga Gaura Florie serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Gerai Bunga Gaura Florie belum sepenuhnya terwujud. Ketidakseimbangan terlihat dari dominasi pemenuhan hak konsumen yang tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban konsumen, seperti pembatalan transaksi secara sepihak serta bertransaksi jual beli tanpa itikad baik. Kondisi tersebut menempatkan pelaku usaha pada posisi yang kurang seimbang dan berpotensi mengalami kerugian secara ekonomi maupun keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari kedua belah pihak mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta hubungan hukum yang adil dan seimbang dalam transaksi jual beli

Actions (login required)

View Item