DITA EKA PRIYANI, - (2026) PELARANGAN ISTRI BEKERJA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI DITA EKA PRIYANI - DITA EKA PRIYANI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - DITA EKA PRIYANI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (858kB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - DITA EKA PRIYANI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (574kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelarangan istri bekerja oleh suami yang kerap menimbulkan ketergantungan ekonomi, keterbatasan pengambilan keputusan, serta konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini mengkaji alasan dan dampak pelarangan tersebut serta menganalisis apakah praktik di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data mencakup data primer dari informan, data sekunder berupa literatur hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, jurnal terkait, serta sumber tersier berupa kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan suami terhadap istri untuk bekerja dalam rumah tangga dengan mengaitkan pada pemenuhan nafkah sebagai indikator utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 informan, 18 istri mengalami nafkah yang tidak terpenuhi secara layak meskipun dilarang bekerja sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan ketergantungan ekonomi, sedangkan 6 istri lainnya dilarang bekerja dalam kondisi nafkah yang masih terpenuhi dengan dampak yang relatif kecil. Secara umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi unsur tindak pidana kekerasan ekonomi karena suami masih memberikan nafkah meskipun belum mencukupi. Namun ditemukan satu kasus menonjol di mana suami berpenghasilan Rp3.000.000 tetapi hanya memberikan Rp1.000.000 kepada istri untuk seluruh kebutuhan keluarga, yang bukan karena ketidakmampuan melainkan pembatasan disengaja, sehingga berpotensi memenuhi unsur penelantaran ekonomi sebagaimana Pasal 9 UU PKDRT. Dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini mengancam perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama, serta bertentangan dengan prinsip mu'āsyarah bil-ma'rūf. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sejalan dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi istri dari ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga. Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, pelarangan istri bekerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Maqāṣid Syarī‘ah,Nafkah, PKDRT"

Actions (login required)

View Item