ELISA, - (2026) NALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA ( KKPA ) ANTARA PTPN IV DENGAN KOPSA M (Studi Putusan Nomor: 75/Pdt.G/2024/PN Bkn). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - ELISA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - ELISA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SERAH TERIMA - ELISA Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (341kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Elisa (2026) :ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA ( KKPA ) ANTARA PTPN IV DENGAN KOPSA M (Studi Putusan Nomor: 75/Pdt.g/2024/Pn Bkn) Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn yang dalam pertimbangan hukum hakim Menimbang sengketa antara PTPN IV dengan kopsa-M merupakan sengketa wanprestasi.. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa putusan perjanjian kredit koperasi primer anggota ( KKPA ) antara PTPN IV dan KOPSA-M dalam Hukum perdata Indonesia, Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.g/2024/Pn Bkn terkait perjanjian KKPA tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sengketa putusan perjanjian kredit koperasi primer anggota ( KKPA ) dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bkn, serta mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mengaitkannya pada ketentuan Kuhperdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat ahli, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pada prinsipnya telah menerapkan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai sahnya perjanjian dan wanprestasi. Selain itu, pertimbangan hakim sudah menerapkan hukum perdata Indonesia, meskipun demikian harus menerapkan prinsip kemitraan inti plasma. Oleh karena itu, di perlukan pendekatan yang lebih integratif antara hukum perdata dengan hukum perkebunan dalam penyelesaian sengketa perjanjian Kredit koperasi primer anggota ( KKPA ). KataKunci: putusan, Perjanjian, Kredit, koperasi

Actions (login required)

View Item