DHIYA AFIFAH OKTAFIYANI, - (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LPKA KELAS II PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - DHIYA AFIFAH OKTAFIYANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - DHIYA AFIFAH OKTAFIYANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN PUBLIKASI - DHIYA AFIFAH OKTAFIYANI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dhiya Afifah Oktafiyani,(2026) : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di LPKA Kelas II Pekanbaru Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di LPKA Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas II Pekanbaru pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tercermin dari terpenuhinya beberapa hak anak selama menjalani masa pembinaan, seperti hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas, serta perlakuan secara manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, anak binaan juga memperoleh pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan sebagai bekal reintegrasi sosial. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain masih terdapat anak binaan yang berusia di atas 18 tahun namun masih berada di LPKA, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta kondisi Provinsi Riau yang hanya memiliki satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga menyulitkan keluarga anak untuk melakukan kunjungan secara langsung Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan

Actions (login required)

View Item