NABIL FAUZAN GHANIM, - (2026) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel TENTANG KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN (STUDI KASUS ELNARD PETER VS TOYOTA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) BAB GABUNGAN - NABIL FAUZAN GHANIM Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - NABIL FAUZAN GHANIM Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI - NABIL FAUZAN GHANIM Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (235kB) | Preview

Abstract

Seiring dengan meningkatnya sengketa konsumen di sektor industri otomotif yang berisiko tinggi, perlindungan hukurn menjadi sangat krusial terutama terkait persoalan spesifikasi teknis kendaraan dan pemenuhan standar keselamatan produk. Fenomena hukum saat ini tidak lagi sekadar memperdebatkan masalah teknis mekanis yang sederhana, melainkan memunculkan problem yuridis yang kompleks di mana klaim perlindungan atas cacat tersembunyi (hidden defect) sering kali berbenturan keras dengan argumen pembelaan dari pihak produsen yang hanya berlindung di balik kepatuhan administratif dan standar regulasi pemerintah semata, seperti kepemilikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Untuk membedah persoalan tersebut, penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual guna menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 491IPdt.G/2023IPN.Jkt.Sel serta mengevaluasi wujud perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KUHPerdata. Hasil penelitian secara mendalam menunjukkan bahwa putusan pengadilan terse but memunculkan benturan nyata antara pendekatan administratif dan substantif. Hakim dinilai terlalu formalistik karena memposisikan kepatuhan administratif berupa ketersediaan SRUT sebagai perisai mutlak bagi pihak produsen, padahal esensi UUPK menuntut adanya perlindungan materiil atas jaminan keamanan dan keselamatan riil konsumen di lapangan. Lebih lanjut, anomali penegakan hukum juga terjadi ketika doktrin cacat tersembunyi dan asas pembuktian terbalik (omkering van het bewijslast) yang diamanatkan oleh undang-undang justru diabaikan, sehingga beban pembuktian secara dominan tetap dibebankan secara penuh kepada pihak konsumen yang notabene berada di posisi lebih lemah. Pada akhimya, kegagalan pengadilan dalam menerapkan asas lex specialis ini mengakibatkan tujuan perlindungan konsumen belum tercapai secara optimal dan justru menimbulkan preseden yang berpotensi besar melemahkan kualitas penegakan perlindungan hukum di sektor otomotif. Kata Kunci: Perlindungan konsumen, caeat tersembunyi, SRUT, pembuktian terbalik, sengketa otomotif.

Actions (login required)

View Item