SITI ROHIMI, - (2026) HUKUM PERNIKAHAN DALAM KEADAAN IHRAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARI’AH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI GABUNGAN - SITI ROHIMI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - SITI ROHIMI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (667kB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT PERNYATAAN - SITI ROHIMI Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1.pdf - Published Version Download (668kB) | Preview

Abstract

Pernikahan merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi ibadah dan sosial serta berperan penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat, khususnya pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl). Salah satu persoalan fikih yang diperdebatkan adalah hukum pelaksanaan akad nikah bagi seseorang yang sedang berada dalam keadaan ihram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad nikah dalam keadaan ihram tidak sah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, yakni tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan keragaman hasil hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan metode Istinbath dalam memahami nash dan tujuan disyariatkannya hukum. Dalam perkembangan kontemporer, fenomena pernikahan saat ihram juga mulai muncul sebagai tren di kalangan masyarakat dan kerap dipublikasikan melalui media sosial, sehingga persoalan ini tidak lagi bersifat teoretis semata, melainkan telah menjadi realitas sosial yang memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis secara metode Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, serta menilai sejauh mana penetapan hukum tersebut mampu merealisasikan maqashid al-syari‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Sumber data primer berasal dari karya-karya ulama Mazhab Hanafi, khususnya al-Mabsut karya Al-Sarakhsi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur fikih dan ushul fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah membedakan secara tegas antara akad nikah dan jima‘ serta memandang ihram sebagai keadaan yang hanya membatasi pemenuhan syahwat, bukan menghilangkan kecakapan hukum seseorang untuk melakukan akad. Penetapan hukum tersebut didasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah, serta penguatan qiyas dengan menganalogikan ihram kepada kondisi haid, nifas, dan zihar sebelum kaffarat. Namun demikian, apabila ditinjau melalui perspektif maqashid al-syari‘ah, pandangan tersebut belum sepenuhnya mampu merealisasikan tujuan syariat. Hal ini karena kebolehan akad nikah dalam keadaan ihram lebih menekankan aspek formalitas hukum, sementara tujuan substansial pernikahan, yaitu terwujudnya hifz al-nasl, tidak dapat direalisasikan secara langsung akibat tetap berlakunya larangan jima‘ selama ihram. Selain itu, dari aspek hifz al-din, kebolehan tersebut juga berpotensi mengurangi kekhusyukan dan konsentrasi dalam menjalankan ibadah ihram. Dengan demikian, secara keseluruhan, penetapan hukum menurut Imam Abu Hanifah dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realisasi maqashid al-syari‘ah secara komprehensif.

Actions (login required)

View Item