MUHAMMAD DAFFA, - (2026) PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - Daffa Muhammad.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - Daffa Muhammad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - Daffa Muhammad.pdf - Published Version Download (427kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhammad Daffa (2026) : Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/Pa.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt dalam perkara cerai gugat yang menetapkan kewajiban Ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan keagamaan, khususnya dalam perspektif Hukum Islam mengenai tanggung jawab Ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ini di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. Informan dalam penelitian ini adalah empat orang yang terlibat atau memiliki keterkaitan langsung dengan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian belum dilaksanakan sesuai dengan substansi kewajiban yang seharusnya diberikan secara berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim, karena nafkah tidak diberikan secara rutin sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, melainkan hanya pada momen tertentu seperti Hari Raya atau dalam kondisi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan tersebut meliputi kondisi ekonomi Ayah yang tidak stabil, persepsi Ayah mengenai kemampuan ekonomi Ibu, lemahnya pengawasan dan tindak lanjut dari pihak pengadilan, serta rendahnya komitmen dan prioritas tanggung jawab Ayah terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Dalam perspektif Hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab Ayah meskipun telah terjadi perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur‟an, hadis, dan kaidah fiqh. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban nafkah tidak hanya bertentangan dengan putusan pengadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua dalam ajaran Islam. Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Perceraian, Nafkah Anak, Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item