INDAH KIRANA SAFITRI, - (2026) KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI INDAH KIRANA SAFITRI - indah kirana safitri.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - indah kirana safitri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (707kB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - indah kirana safitri.pdf - Published Version Download (260kB) | Preview

Abstract

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau, Siak merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan adat istiadat dan budaya nya. Salah satu hal yang menarik adalah Desa di sebut dengan Kampung, sehingga struktur pemerintahan terkecil di kabupaten Siak disebut dengan pemerintah kampung. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Di Siak disebut denagn Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kampung Pinang Sebatang Barat . Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Kampung terdapat dalam Peraturan Daerah Siak Nomor 17 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Siak Nomor 5 Tahun 2015. Pada Perda tersebut terdapat 14 poin kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Kampung, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Kampung dan pengawasan terhadap kinerja penghulu. Kinerja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Barat sudah terbilang cukup baik. Mekanisme pemilihan hingga pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Perda No 17 Tahun 2018. Penelitian ini masuk ke dalam ruang lingkup siyasah tanfidziyah. Kata kunci: BAPEKAM, Kinerja, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item