MEMORI, - (2026) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA TELUK NILAP KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI MEMORI (TANPA BAB HASIL) - Memory Mory.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) SKRIPSI MEMORI (BAB HASIL) - Memory Mory.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (Pernyataan) Persetujuan publikasi - Memory Mory.pdf - Published Version Download (363kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa agar bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, bertanggungjawab, dan adil sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap dana desa di Desa Teluk Nilap, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah khususnya siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dilapangan (Field Research) dengan pendeketan kualitatif, untuk menggali data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, RT dan RW serta Masyarakat dan Tokoh masyarakat Desa Teluk Nilap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Aturan yang ada Badan Pemrusyawaratan Desa telah melaksanakan fungsi pngawasan dana desa namun ketika pelaksanaan pengawasan masih sekedar untuk memenuhi kewajiban saja atau bersifat administratif dan belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman aturan yang belum sepenuhnya memadai, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah menjadi faktor penghambat utama. Dan dilihat dari persepetif Fiqh Siyasah Khususnya Siyasah Tanfidziyah, Pelaksanaan Pengawasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan dan pemahaman Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.

Actions (login required)

View Item