MUHAMMAD DANIEL PASHA, - (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PROSTITUSI OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI MUHAMMAD DANIEL PASHA - TANPA BAB HASIL - Mdanil pasha.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI MUHAMMAD DANIEL PASHA - BAB HASIL - Mdanil pasha.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI - Mdanil pasha.pdf - Published Version Download (406kB) | Preview

Abstract

ii ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PROSTITUSI OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU Oleh : Muhammad Daniel Pasha NIM: 12170514849 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan penertiban prostitusi oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi pada instansi terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru dilakukan melalui upaya penertiban berupa razia rutin oleh Satpol PP serta pelaksanaan program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal, ditandai dengan masih ditemukannya praktik prostitusi di berbagai lokasi. Proses rehabilitasi yang dilakukan juga belum mampu memberikan efek jera yang berkelanjutan, sehingga sebagian Pekerja Seks Komersial (PSK) kembali melakukan aktivitas prostitusi setelah rehabilitasi selesai. Dari sisi internal organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Bidang Rehabilitasi Sosial masih diperlukan, terutama dalam bentuk pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi pegawai dalam menangani klien secara profesional. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang dimiliki pemerintah daerah serta tidak adanya mekanisme efek jera yang mampu menekan angka praktik prostitusi secara konsisten. Keterbatasan fasilitas menyebabkan proses pembinaan dan pemulihan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, sementara lemahnya deterrent effect menjadikan kebijakan belum berjalan efektif. Secara keseluruhan, optimalisasi implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, penguatan fasilitas rehabilitasi, dan penyusunan mekanisme sanksi atau intervensi yang lebih tegas. Kata Kunci: implementasi kebijakan, prostitusi, rehabilitasi sosial, Satpol PP, Dinas Sosial.

Actions (login required)

View Item