NUR FERTIKA RAHAYU, - (2026) PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES ROKAN HULU TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN - NF.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - NF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (354kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN - NF.pdf - Published Version Download (639kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan Penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Satreskrim Polres Rokan dan faktor penghambat Satreskrim Polres Rokan Hulu terhadap pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologi. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Kasat Reskrim, 1 orang Kanit I Reskrim dan 2 orang penyidik Reskrim Polres Rokan Hulu. Analisis yang digunkakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rokan Hulu terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun belum efektif menurunkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus pencurian dengan kekerasan yang belum terselesaikan serta masih sering terjadi pencurian dengan kekerasan bahkan pertahunnya mengalami kenaikan. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pencurian dengan kekerasan ini yaitu, tidak ada saksi, kurangnya barang bukti, sulitnya menemukan keterangan tersangka (DPO), kurangnya personal penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Actions (login required)

View Item