DEWI PUSPA SARI, - (2026) PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 OLEH DISDUKCAPIL KOTA PEKANBARU DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH DI KECAMATAN KULIM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI DEWI PUSPA SARI TANPA BAB IV HASIL - Dewi Puspa Sari.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL PENELITIAN DEWI PUSPA SARI - Dewi Puspa Sari.pdf Restricted to Repository staff only Download (927kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) SURAT PUBLIKASI DEWI PUSPA SARI_compressed - Dewi Puspa Sari.pdf Download (144kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru yang membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan administrasi kependudukan, khususnya di Kecamatan Kulim sebagai wilayah hasil pemekaran. Perubahan batas administratif ini menuntut penyesuaian dokumen kependudukan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya UPTD Disdukcapil di Kecamatan Kulim, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pembaruan data, serta hambatan teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam pengurusan administrasi kependudukan pasca pemekaran wilayah di Kecamatan Kulim? faktorfaktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya? dan bagaimana perspektif fiqh siyasah dalam menilai pelaksanaan layanan administrasi kependudukan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik total sampling yang melibatkan sembilan informan yaitu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 telah berjalan, namun belum optimal. Disdukcapil Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah seperti pelayananan digital dan pelayann lansung. Layanan digital berupa, sipenduduk, plakat kecil, kado camer, katana, dan andong. sedangkan layanan langsung berupa, mobil aman keliling, pelita, kepak santun dan sipintar peduli. Faktor pendukung di antaranya meliputi: komitmen pemerintah, dukungan regulasi, serta kerja sama perangkat kecamatan dan kelurahan. Sedangkan sebagai faktor penghambatnya antara lain: masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, belum tersedianya UPTD Disdukcapil di Kecamatan Kulim, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pembaruan data, serta hambatan teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil.Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tersebut telah mencerminkan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan, meskipun masih memerlukan peningkatan agar lebih sesuai dengan prinsip pelayanan yang ideal dalam Islam. Kata kunci: Pelaksanaan, Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023, Administrasi Kependudukan, Pemekaran Wilayah, Fiqih siyasah

Actions (login required)

View Item