RAHAYU ANISA, - (2026) PENYALAHGUNAAN APLIKASI PENCARI JODOH L/Y DITINJAU DARI PASAL 4 UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI RAHAYU ANISA KECUALI BAB HASIL - Rahayu Anisa.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI RAHAYU ANISA BAB HASIL - Rahayu Anisa.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) PERNYATAAN PUBLIKASI RAHAYU - Rahayu Anisa.pdf Download (441kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya aktivitas bermuatan pornografi pada aplikasi pencari jodoh L/Y yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan fitur aplikasi oleh para penggunanya. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran norma kesusilaan serta efektivitas pengawasan platform digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada tiga permasalahan pokok, yaitu: pertama, bentuk penyalahgunaan aplikasi L/Y ditinjau dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; kedua, bentuk penyalahgunaan aplikasi ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan ketiga, tanggung jawab pihak pengembang aplikasi terhadap terjadinya penyalahgunaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan membandingkannya dengan praktik penyalahgunaan aplikasi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan aplikasi L/Y secara mutlak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, terkait tanggung jawab pengembang aplikasi, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 telah terpenuhi secara normatif dan administratif, namun belum terpenuhi secara substantif dan faktual, khususnya dalam hal pengawasan konten dan pencegahan penyalahgunaan oleh pengguna. Kata Kunci: Penyalahgunaan Aplikasi, Pornografi.

Actions (login required)

View Item