IRMA JUNEDA, - (2026) PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI PT SUMATRA TIMURINDONESIA (STI) KECAMATAN KATEMAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI IRMA JUNEDA TANPA BAB IV HASIL - Irma Juneda.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL PENELITIAN IRMA JUNEDA - Irma Juneda.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) SURAT PUBLIKASI IRMA JUNEDA_compressed - Irma Juneda.pdf Download (116kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas cara mengelola hubungan industrial dalam upaya mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sumatra Timurindonesia (STI) Kecamatan Kateman, serta menganalisisnya dari sudut pandang Fiqih Siyasah. Hubungan antara perusahaan dan pekerja menjadi hal penting dalam menjaga kestabilan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, sehingga upaya mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat berperan penting. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya upaya mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai perlindungan bagi pekerja, serta perlunya menganalisis sejauh mana praktik perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan tim HRD PT Sumatra Timurindonesia (STI), serta dibantu data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, serta sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sumatra Timurindonesia (STI) memiliki mekanisme pengelolaan hubungan industrial yang didasarkan pada pembinaan bertahap, komunikasi dua arah, musyawarah melalui LKS Bipartit, serta upaya meningkatkan kompetensi pekerja. Upaya ini bertujuan untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masih ada alternatif penyelesaian, seperti pelatihan, rotasi kerja, penguatan kedisiplinan, serta penyelesaian keluhan secara dialogis antara pekerja dan perusahaan. Dari sudut pandang hukum positif, kebijakan perusahaan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, terutama dalam hal wajibnya melakukan musyawarah, pembinaan, serta upaya lain sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari perspektif Fiqih Siyasah, mekanisme yang digunakan PT Sumatra Timurindonesia (STI) mencerminkan penerapan prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan kemaslahatan, yang merupakan pilar utama dalam pengelolaan hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk dalam konteks hubungan antara pengusaha dan pekerja. Juga upaya pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sumatra Timurindonesia (STI) ini sejalan dengan prinsip maslahah dan kaidah “dar’ul mafsadah muqaddam ‘ala jalbil mashalih”, karena perusahaan berupaya menjaga kesejahteraan pekerja dan mencegah kerusakan sosial akibat hilangnya pekerjaan. Upaya mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sumatra Timurindonesia (STI) juga sesuai dengan konsep ḥifẓ al-nafs (pengamanan jiwa) dan ḥifẓ al-mal (pengamanan harta), karena menjaga kelangsungan pekerjaan juga menjaga pendapatan, stabilitas keluarga, dan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran lengkap tentang cara PT Sumatra Timurindonesia (STI) mengelola hubungan industrial untuk mencegah Pemutusan ii Hubungan Kerja (PHK) serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai dalam Fiqih Siyasah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi ketenagakerjaan dan hukum Islam, serta bisa menjadi referensi bagi perusahaan, pemerintah daerah, dan akademisi dalam memperkuat hubungan industrial yang lebih konstruktif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kata Kunci: Pengelolaan Hubungan Industrial, Pencegahan PHK, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Fiqih Siyasah, Maslahah

Actions (login required)

View Item