MUHAMMAD ZIKRI AL QODRI, - (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - Muhammad Zikri Al Qodri.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Muhammad Zikri Al Qodri.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) PERNYATAAN PUBLIKASI - Muhammad Zikri Al Qodri.pdf Download (421kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK MUHAMMAD ZIKRI AL QODRI (2025) : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Call Sex (VCS) Berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru Penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya tindak pidana kejahatan siber, salah satunya penyebaran konten video call sex (VCS). Penyebaran video call sex (VCS) merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran video call sex (VCS) di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada satu kasus penyebaran video call sex (VCS) dengan pelaku Supriadi. Data diperoleh melalui wawancara dengan satu informan utama dari aparat kepolisian Polresta Pekanbaru, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundangundangan, dokumen resmi, dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan, dengan fokus pada studi kasus pelaku Supriadi di Kota Pekanbaru. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan teknologi digital forensik, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kejahatan siber. Meskipun demikian, kepolisian Polresta Pekanbaru tetap berupaya maksimal melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti Kominfo dan peningkatan kapasitas personel. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Video Call Sex (VCS), Kejahatan Siber

Actions (login required)

View Item