MUHAMMAD HAFIZAL, - (2026) KEPASTIAN HUKUM PADA DISPENSASI NIKAH JANDA DIBAWAH UMUR (ANALISIS PRAKTIK ADMINISTRASI KUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN SIAK) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) Tesis MUHAMMAD HAFIZAL (KECUALI BAB HASIL) - mohd hafizal hafiz.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) Tesis MUHAMMAD HAFIZAL (BAB HASIL) - mohd hafizal hafiz.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TESIS - mohd hafizal hafiz.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan atau ambiguitas norma hukum terkait batasan usia menikah bagi janda yang masih di bawah umur (di bawah 19 tahun). Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, status "pernah menikah" pada janda di bawah umur seringkali menimbulkan perdebatan apakah tetap memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama atau dapat langsung dinikahkan di KUA. Dalam tesis ini peneliti ingin menganalisis persepsi Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di kabupaten siak terhadap urgensi dispensasi nikah bagi janda di bawah umur. Meninjau kepastian hukum pelaksanaan pernikahan janda di bawah umur dalam kerangka regulasi di Indonesia. Serta mengevaluasi praktik tersebut melalui tinjauan Maqashid Syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field Reseacrh. Dan juga data dikumpulkan melalui wawancara mendalam Intervie in-dept dengan Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten siak. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kepala KUA lebih melihat dan masih berpedoman dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tanpa melihat dari status sudah pernah menikah atau belum menikah. Hakim pengadilan agama lebih menekankan pada kepastian hukum formil sesuai UU Perkawinan bahwa setiap subjek hukum di bawah 19 tahun wajib melalui prosedur dispensasi demi perlindungan hak anak. Dari perspektif Maqashid Syariah memandang bahwa kepastian hukum melalui jalur pengadilan lebih menjamin kemaslahatan (maslahah mursalah) guna menghindari pernikahan dini yang berulang tanpa kesiapan mental dan finansial yang matang.

Actions (login required)

View Item