WULANDARY OLIVIANI (2026) PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIKDAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DIPENGHUBUNGKOMISI YUDISIALWILAYAH RIAUPERSPEKTIFFIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI WULANDARY OLIVIANI - TANPA BAB HASIL - WulandaryOliviani.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) SKRIPSI WULANDARY OLIVIANI - BAB HASIL - WulandaryOliviani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (593kB)
Preview	Text (Surat Penyataan) surat pernyataan publikasi - oliv - WulandaryOliviani.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Wulandary Oliviani, (2025): Pelaksanaan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Pedoman Perilaku Hakim Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Riau dalam melaksanakan tugas penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan pemantauan persidangan, serta memberikan edukasi mengenai KEPPH kepada masyarakat. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 menjadi regulasi terbaru yang mengatur tata cara penanganan laporan, termasuk mekanisme forum konsultasi, verifikasi, analisis, pemeriksaan, hingga rapat pleno. Dengan cakupan kerja PKY Riau yang membawahi beberapa wilayah pengadilan serta keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut berjalan di lapangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pelaksanaan tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh PKY Riau berdasarkan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024?; Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya?; Serta bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap implementasi penanganan laporan tersebut?. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di kantor PKY Wilayah Riau dengan informan terdiri dari pejabat dan staf PKY yang berwenang dalam penanganan laporan dan pemantauan persidangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 di PKY Riau telah berjalan cukup efektif, terutama dengan hadirnya mekanisme forum konsultasi dan pemanfaatan sistem digital seperti SIPLM. Namun, pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan seperti terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya SOP turunan, serta kualitas laporan masyarakat yang beragam. Adapun dari perspektif siyasah qadhaiyyah, mekanisme penanganan laporan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan (hisbah), kehati-hatian dalam pemeriksaan (tabayyun), musyawarah kolektif (syura/qadha’ jama’i), serta prinsip keadilan yang menjadi dasar pengawasan perilaku hakim dalam tradisi Islam. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanganan Laporan, Komisi Yudisial, KEPPH, Siyasah Qadhaiyyah

Actions (login required)

View Item