ABU SAMAH (2026) IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2020 TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - MUHAMMAD HAFIZI.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab Gabungan) BAB HASIL - MUHAMMAD HAFIZI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (Surat Penyataan) SERAH TERIMA - MUHAMMAD HAFIZI.pdf - Published Version Download (337kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhammad Hafizi, (2025): Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan regulasi yang dilakukan melalui proses legislasi jalur cepat (fast track legislation) ini dinilai mengandung anomali prosedur dan sarat akan muatan kepentingan politik yang berpotensi mengancam kemandirian lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk revisi terhadap ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi serta menganalisis implikasi yuridis revisi tersebut terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut pandangan ahli hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk revisi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ditandai dengan cacat prosedur melalui penerapan metode fast track legislation yang mengabaikan partisipasi publik dan melanggar asas perencanaan legislasi. Secara substansial, terjadi perubahan fundamental berupa penghapusan sistem periodisasi masa jabatan menjadi sistem tunggal hingga usia pensiun 70 tahun dan pemberlakuan aturan peralihan yang bersifat self serving rule. Perubahan ini mengindikasikan adanya politik transaksional antara pembentuk undang-undang dengan hakim konstitusi. 2) revisi ini berimplikasi pada degradasi independensi kekuasaan kehakiman. Secara personal, hakim konstitusi menjadi rentan tersandera oleh relasi utang budi politik (judicial hostage taking), sebagaimana terbukti secara empiris dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto. Secara institusional, revisi ini melemahkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang (checks and balances), sehingga menempatkan lembaga yudikatif dalam posisi subordinat di bawah kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kata Kunci: Revisi UU MK, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Politik Hukum.

Actions (login required)

View Item