YARMIATI, - (2025) EFEKTIVITAS PTUN DALAM EKSEKUSI PERKARA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 DI PTUN PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Preview	Text (Bab Gabungan) 1 TANPA BAB 4 YARMIATI - Yarmi Ati (3).pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) 2 BAB 4 YARMI - Yarmi Ati.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (Surat Pernyataan) SURAT PERNYATAAN - Yarmi Ati.pdf - Published Version Download (415kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya wajib dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan perwujudan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, masih ditemukan putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan secara sukarela dan ditemukannya juga kendala dalam proses eksekusinya, terutama dalam perkara kepegawaian, sehingga hal ini berdampak pada terhambatnya pemulihan hak-hak pegawai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru belum berjalan efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur tentang mekanisme eksekusinya. tetapi dalam praktiknya masih ditemui sejumlah hambatan seperti hambatan struktural dan Organisasi dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada sengketa kepegawaian, Keterbatasan finansial dari pemohon eksekusi, ketiadaan pemberitahuan status Pelaksanaan putusan, kompleksitas administratif dalam proses pelaporan ke presiden, hambatan logistik dalam pengiriman laporan ke presiden, dan ketidaklengkapan dokumen dan data dalam pelaporan. Kata kunci : Eksekusi Perkara Kepegawaian, PTUN Pekanbaru, Fiqih Siyasah.

Actions (login required)

View Item