FAUZIYYAH, - (2026) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 166/PUU-XII/2023 TERKAIT PEMBATASAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA KAMPANYE PESERTA PEMILU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI FAUZIYYAH - TANPA BAB HASIL - Fauziyyah.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) SKRIPSI FAUZIYYAH - BAB HASIL - Fauziyyah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (517kB)
Preview	Text (Pernyataan) surat pernyataan persetujuan publikasi t - Fauziyyah.pdf - Published Version Download (599kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang membatasi penggunaan artificial intelligence (AI) pada kampanye peserta pemilu yang bermula dari permohonan objek berupa frasa “citra diri peserta pemilu” pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat 1 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian yang membatasi penggunaan citra diri berkaitan dengan foto atau gambar yang dimanipulasi oleh teknologi artificial intelligence (AI) pada kampanye pemilu. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dan bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Putusan tersebut terkait pembatasan penggunaan artificial intelligence (AI) pada kampanye peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur hukum dan keislaman yang berkaitan dengan topik penilitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 menilai manipulasi citra diri dengan teknologi artificial intelligence (AI) mengancam hak pemilih atas informasi akurat sesuai Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan dengan asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil dalam Pasal 22E ayat (1). Namun pembatasannya hanya berlaku pada foto atau gambar sehingga masih menyisakan ketidakpastian hukum terhadap manipulasi suara dan audio (video) terhadap citra diri peserta pemilu. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) terutama deepfake dapat menyesatkan pemilih yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu diperlukan regulasi yang lebih jelas melalui peran pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil (civil society). Pada putusan ini menunjukkan peran civil society dalam pengawasan regulasi melalui judicial review, meskipun putusan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye, Pemilu, Artificial Intelligence, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item