MONA GUSTI AMELIA, - (2026) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) OLEH POLSEK SUNGAI TARAB KABUPATENTANAH DATAR SUMATERA BARAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) TANPA BAB IV - MONA GUSTI AMELIA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) PEMBAHASAN - MONA GUSTI AMELIA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (930kB)
Preview	Text (Pernyataan) Persetujuan publikasi - MONA GUSTI AMELIA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (844kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Sungai Tarab, khususnya yang berkaitan dengan syarat teknis dan kelayakan sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum dan edukasi yang berkelanjutan. Polsek Sungai Tarab sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam pengawasan, penindakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan penegakan hukum baik secara represif maupun persuasif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Polsek Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta tinjauan fiqih siyasah terhadap penegakan hukum lalu lintas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kapolsek Sungai Tarab, pihak Satlantas Tanah Datar, Kanit Reskrim, Camat, serta masyarakat. Data pendukung diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan referensi ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Polsek Sungai Tarab telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kepatuhan masyarakat serta adanya tindakan alternatif berupa teguran lisan. Faktor pendukung meliputi sosialisasi rutin, kerja sama lintas lembaga, dan edukasi kepada sekolah serta nagari. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengaruh lingkungan sosial. Dalam perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan tersebut sejalan dengan prinsip siyasah tanfidziyyah yang menekankan kemaslahatan, keamanan, dan ketaatan terhadap aturan. Kata kunci: Pelaksanaan, LLAJ, Polsek Sungai Tarab, Fiqih Siyasah.

Actions (login required)

View Item