AZWAN DANIEL AKMAL, - (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI SUBAYANG DI DESA PADANG SAWAH BERDASARKANPERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - AZWAN DANIEL AKMAL Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - AZWAN DANIEL AKMAL Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - AZWAN DANIEL AKMAL Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (450kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai subayang di Desa Padang Sawah kecamatan kampar kiri. karena dalam beberapa tahun terakhir kualitas air sungai subayang telah menurun akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah lansung ke sungai subayang, perilaku ini tidak hanya merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan tetapi juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu salah-satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan serta dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum baru sebatas pada pemberian sanksi sosial serta teguran administratif, sedangkan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 belum diimplementasikan. Hambatan utama yang muncul antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya pengawasan, serta masih kuatnya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai subayang. Dengan kondisi tersebut, penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah ke Sungai Subayang belum mampu memberikan efek jera. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan sanksi sesuai perda, peningkatan penyuluhan serta sosialisasi hukum, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, dan kerja sama antar pihak terkait guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kata Kunci : Penegakan hukum, pencemaran, Sungai Subayang

Actions (login required)

View Item