RISKA RAHMADANI, - (2026) PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI RISKA RAHMADANI - TANPA BAB HASIL - Riska Rahmadani.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) SKRIPSI RISKA RAHMADANI - BAB HASIL - Riska Rahmadani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (506kB)
Preview	Text (Pernyataan) pernyataan - Riska Rahmadani.pdf - Submitted Version Download (363kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan pemantauan persidangan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang dilakukan untuk menjaga integritas dan independensi hakim. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah mengatur peran Komisi Yudisial dalam fungsi pemantauan, praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya keberanian perempuan untuk melapor, serta terbatasnya akses pada perkara tertentu, khususnya perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau berupaya memastikan proses peradilan berjalan tanpa diskriminasi dan sesuai kode etik. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemantauan tersebut?, serta bagaimana perspektif fiqh siyasah memandang pelaksanaan pemantauan persidangan yang dilakukan oleh PKY Wilayah Riau?. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan dengan Pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini berlokasi di kantor PKY Wilayah Riau. Informan penelitian ini adalah Pejabat Penghubung Komisi Yudisal Wilayah Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, sudah cukup berjalan secara optimal, namun masih terdapat sejumlah kendala dalam praktik, seperti terbatasnya perkara yang dapat dipantau, kurangnya alasan kuat dalam permohonan pemantauan dari masyarakat, serta belum ditemukannya potensi pelanggaran kode etik pada beberapa perkara sehingga pemantauan tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, keterbatasan jumlah hakim perempuan pada beberapa pengadilan juga menjadi hambatan dalam penerapan pedoman mengadili perkara perempuan. Pelaksanaan pemantauan oleh Komisi Yudisial Ditinjau dari Fiqh Siyasah sesuai dengan prinsip Al-Hibah yaitu lembaga pengawasan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, Pengawasan yang dilakukan secara langsung ke tempat kejadian perkara sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemantauan Persidangan, Perempuan, Komisi Yudisial, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item