MUHAMMAD MIR AZAZI, - (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA TANAH MERAH KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) 1 LENGKAP TANPA BAB 4 fikss - Zee Tanah Merah.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) 2 BAB 4 HASIL - Zee Tanah Merah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (Pernyataan) Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Zee - Zee Tanah Merah.pdf - Published Version Download (406kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dengan studi kasus di Desa Tanah Merah, Kabupaten Kepulauan Meranti. Abrasi pantai telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial ekonomi masyarakat pesisir, sementara pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah belum berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya, meskipun telah dilakukan upaya pembangunan tanggul, reboisasi mangrove, dan mitigasi bencana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menanggulangi abrasi pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan tanggung jawab dalam menanggulangi abrasi pantai di Desa Tanah Merah melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pelaksanaan penanaman mangrove, serta pembangunan turap dan pemecah gelombang sebagai upaya perlindungan wilayah pesisir. Namun, pelaksanaan kebijakan dan program tersebut masih belum optimal dan belum sepenuhnya mampu menekan laju abrasi secara signifikan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya anggaran dan teknis, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarinstansi terkait, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi dan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan agar penanggulangan abrasi pantai dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item