HEFRIZAL, - (2025) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA BANGLAS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYYAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - HEFRIZAL Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB HASIL - HEFRIZAL Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - HEFRIZAL Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (423kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan aset desa sebagai salah satu faktor utama dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 hadir sebagai regulasi terbaru yang memberikan pedoman dalam pengelolaan aset desa. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi kinerja pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan aset desa di Desa Banglas, Kabupaten Kepulauan Meranti. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset desa di Desa Banglas di antaranya adalah keterbatasan partisipasi sebagian masyarakat akibat sibuk berkerja, kurangnya literasi hukum, dan kondisi aset desa yang belum dikelola secara maksimal, contohnya seperti jembatan pelangi yang telah terbengkalai dan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat sekitar tentang sejauh mana peran BPD dalam mengawasi pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti ketua BPD, Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan masyarakat Desa Banglas. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan teori fiqh siyasah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Banglas telah melaksanakan perannya dalam pengawasan pengelolaan aset desa, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Peran BPD lebih banyak difokuskan pada aspek pengawasan administratif, sementara pada aspek teknis dan pemanfaatan aset masih kurang optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas BPD dan sinergi yang lebih baik antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat agar pengelolaan aset desa dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 serta perspektif fiqh siyasah. Kata kunci : Peran, Pemerintah, Pengawasan, Pengelolaan, Aset Desa, Fiqih Siyasa

Actions (login required)

View Item