RAHUL MAULANA, - (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NO 10 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Kata Kota Pariaman). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) full kecuali bab 4 - RAHUL MAULANA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) bab 4 rahul - RAHUL MAULANA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (Pernyataan) FILE 3 RAHUL ADMINISTRASI - RAHUL MAULANA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (279kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam peraturan daerah tersebut, yaitu pada pasal 15 diatur tentang aturan tertib pedagang dan usaha dagang, bahwasannya dalam pasal tersebut menjeleaskan terkait aturan aturan atau larangan tidak bolehnya berjualan di tempat-tempat atau fasilitas umum yang memang dilarang oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Faktor apa saja yang membuat pedagang kaki lima tidak menaati peraturan daerah Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pantai Kata Kota Pariaman? (2) Apa kendala dalam penerapan peraturan daerah Kota Pariaman no 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum? (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap implementasi peraturan daerah dalam konteks pedagang kaki lima (PKL)? Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang berlokasi di Pantai Kata Kota Pariaman, dimana penulis terlibat langsung di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, dan wawancara. Populasi dan sampel dalam studi ini mencakup, pertama dari pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) Kota Pariaman, kedua dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, dan yang ketiga dari pedagang kaki lima yang berada di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan pelaksanaan peraturan daerah Kota Pariaman no 10 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum, mengenai persoalan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman belum sepenuhnya berjalan secara optimal, dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah, dan pedagang kaki lima masih banyak yang belum mengetahui peraturan daerah terkait larangan berjualan di area-area fasilitas pemerintah. Serta kendala dalam penerapan peraturan dearah ini dikarenakan kurangnya kerjasama antara pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Satpol PP Kota Pariaman dalam melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki di kawasan wisata Pantai Kata Kota Pariaman.Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap penerapan peraturan daerah dalam konteks pedagang kaki lima belum sepenuhnya sesuai dengan Fiqih Siyasah, karena yang menjadi hak-hak masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, dan pemerintah daerah belum memberikan solusi yang solutif. Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item