NUR AFNI (2025) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPENGHULUAN TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - NUR AFNI Ilmu Hukum S1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - NUR AFNI Ilmu Hukum S1.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN) SURAT SERAH TERIMA - NUR AFNI Ilmu Hukum S1.pdf Download (348kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK NUR AFNI (2025) : Pelaksanaa fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan hilir Pasal 2 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kurangnya sosialisasi yang intensif mengakibatkan tidak tercapainya suatu kegiatan pembangunan yang tidak melibatkan peran serta masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir? Apa faktor hambatan pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan kepenghuluan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kepengehuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi kepada anggota BPKep, penghulu, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPKep dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Teluk Mega belum berjalan secara efektif. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi intensif mengenai peran BPKep kepada masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi, serta keterbatasan koordinasi antara BPKep dan penghulu dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya peran BPKep dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepenghuluan. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas dan koordinasi internal BPKep, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih aktif menyalurkan aspirasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan peraturan kepenghuluan. Kata kunci : Pelaksanaan, Fungsi Aspirasi Masyarakat

Actions (login required)

View Item