KHARISMA AGUSTIANA (2025) ANALISIS PENERAPAN PRINSIP RESPONSIFITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA SEMUKUT KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0 25 TAHUN 2009 TENTANGPELAYANAN PUBLIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Kharisma Agustiana.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Kharisma Agustiana.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN) surat serh terima - Kharisma Agustiana.pdf - Published Version Download (345kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Kharisma Agustiana (2025) : Analisis Penerapan Prinsip Responsifitas Dalam Pelayanan Publik Di Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelayanan publik yang responsif sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat serta sebagai implementasi asas good governance di tingkat desa. Responsifitas dipandang salah satu indikator utama kualitas pelayanan publik yang menekankan kecepatan, ketepatan dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip responsifitas dalam pelayanan publik di desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau kabupaten Kepualauan Meranti berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip responsifitas dalam pelayanan publik di desa Semukut? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desa Semukut, observasi lapangan, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan data empiris dan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip responsifitas dalam pelayanan publik di Desa Semukut pada dasarnya sudah diterapkan, ditandai dengan keterbukaan informasi, sikap tanggap aparatur desa, serta adanya tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat hambatan teknis (gangguan listrik dan jaringan internet), administratif (ketidaklengkapan berkas masyarakat), serta hambatan tata kelola pelayanan (disiplin dan kehadiran aparatur yang belum konsisten). Faktor-faktor tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip responsifitas. Dengan demikian, penerapan prinsip responsifitas di Desa Semukut dapat dikategorikan cukup baik tetapi belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan sarana prasarana, memperkuat kedisiplinan aparatur, menyusun standar operasional prosedur (SOP) tertulis, serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Kata kunci: Pelayanan Publik, Responsifitas, Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

Actions (login required)

View Item