DEWI SARTIKA, - (2025) PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 50 TAHUN 2021. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELTIIAN (ABB IV) - Dewi Sartika.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) FILE HASIL PENELTIIAN (ABB IV) - Dewi Sartika.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (415kB)
Preview	Text (Pernyataan) publikasi - Dewi Sartika.pdf - Published Version Download (481kB) | Preview

Abstract

Dewi Sartika (2025) : Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan pemasangan reklame berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran pemasangan reklame ilegal di Kota Pekanbaru yang berdampak terhadap ketidakteraturan tata ruang kota serta menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP dalam pengawasan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kota Pekanbaru, observasi lapangan, serta studi kepustakaan dari peraturan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan dalam dua bentuk pengawasan, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap izin reklame, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui tindakan penertiban dan pembongkaran terhadap reklame ilegal. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum maksimal karena menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang minim, serta kurangnya pelatihan teknis. Hambatan eksternal antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sistem perizinan yang belum terintegrasi, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan belum adanya forum koordinasi terpadu antar pihak terkait. Kata kunci: Satua

Actions (login required)

View Item