QODARSIH AULIYA, - (2025) TATA PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2024. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) FILE LENGKAP KECUALI BAB (IV) - Auliya Qodarsih auliya.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) FILE HASIL PENELTIIAN (BAB IV) - Auliya Qodarsih auliya.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (355kB)
Preview	Text (Pernyataan) publikasi - Auliya Qodarsih auliya.pdf - Published Version Download (388kB) | Preview

Abstract

Qodarsih Auliya, (2025) Tata Pelayanan Publik di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2024 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya masyarakat Desa Muara Uwai yang mengalami kesulitan dalam mengurus pelayanan administrasi seperti pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Permasalahan yang timbul di lapangan antara lain proses pelayanan yang lambat, kurangnya kejelasan informasi, serta belum tersedianya pedoman pelayanan yang baku. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menunjukkan bahwa tata pelayanan publik di Desa Muara Uwai belum berjalan secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2024 yang menegaskan pentingnya pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Staf Kasi Pelayanan, dan masyarakat sebagai penerima layanan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata pelayanan publik di Desa Muara Uwai belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh: (1) belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman baku dalam pelayanan, (2) disiplin dan kompetensi aparatur desa yang belum optimal dan (3) sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, seperti keterbatasan jaringan internet dan peralatan administrasi. Akibatnya, masyarakat sering mengalami keterlambatan dalam proses pengurusan administrasi dan belum memperoleh kepastian waktu pelayanan.Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai prinsip good governance, Pemerintah Desa Muara Uwai perlu segera menyusun dan menerapkan SOP pelayanan yang jelas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendukung agar pelayanan publik dapat berjalan optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2024. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Efektivitas, Good Governance

Actions (login required)

View Item