Reza Febriani (2013) ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH N0. 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013201ADN.pdf Download (492kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Satpol PP, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. . Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam penertiban, pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial dalam penertiban, pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari (1) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebanyak 3 orang (2) Pihak Satpol PP sebanyak 2 orang yang kemudian di jadikan sampel dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan (3) gelandangan dan pengemis 529 orang, yang kemudian di jadikan sampel dengan menggunakan Teknik Insidental Sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, karena terdapat beberapa permasalahan yaitu masih lemahnya pengawasan Satpol PP dan Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru, Pembinaan hanya diberikan kepada gelandangan dan pengemis kurang efektif, tidak adanya fasilitas tempat pembinaan atau pelatihan, kurangnya dana dalam penertiban dan pembinaan dan masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring.

Actions (login required)

View Item