Anggi Utami (2013) ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013179ADN.pdf Download (368kB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu institusi yang berada sejajar dengan pemerintahan desa, artinya BPD dan Pemerintahan Desa memiliki hubungan koordinasi. Di dalam Peraturanan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai dua fungsi pokok yaitu pertama menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut pengamatan penulis, fungsi (Badan Permusyawaratan Desa) BPD di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kurang berjalan dengan baik karena terjadi kevakuman, hal ini terjadi karena (1) Kurangnya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, (2) Kurangnya komunikasi antara sesama anggota BPD serta masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk memahami permasalahan ini, maka dilakukan penelitian dengan judul : “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak“. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Mengapa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tualang belum optimal“. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota BPD sebanyak 11 orang, Aparat desa sebanyak 9 orang dan masyarakat sebanyak 97 orang. Untuk keperluan penelitian ini diperlukan yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan agar data yang diinginkan akurat, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Angket / Quisioner. Setelah data terkumpul maka di kelompokkan menurut jenis dan sumber data kemudian dianalisa secara Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik, yang meliputi fungsi meliputi peraturan desa sebanyak 61 orang atau 50,86% dan fungsi menampung aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 59,82%. Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat terlihat bahwa fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang meliputi, Sarana dan prasarana yang belum memadai serta Kurangnya komunikasi dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Actions (login required)

View Item