Umi Riyanti (2011) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PELALAWAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_201164.pdf Download (763kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan yang merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah di bidang pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah laporan keuangan Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Ada beberapa masalah yang ditemui dalam penelitian ini antara lain : dalam mempertanggungjawabkan keuangannya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, jumlah penerimaan lebih kecil dari pada pengeluaran dan realisasi terhadap nilai kontrak serta kinerja Pemerintah Daerah. Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pejabat yang terkait, setelah itu data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif yaitu membandingakan keadaan yang sebenarnya terjadi dengan teori-teori yang relevan, guna memperoleh hasil penelitian untuk masalah yang ditemui terkait dengan pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan. Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis pada masalah yang ditemui dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa laporan keuangan pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan masukan, solusi serta saran-saran bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan agar dimasa yang akan datang diharapkan sistem keuangan pemerintah daerah akan lebih baik serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Actions (login required)

View Item