Bustamin (2013) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA TEMBILAHAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_201351ADN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tembilahan. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tersebut, ada 3 (tiga) indikator yang menjadi ukuran yaitu: penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan dan wilayah pungutan, pengawasan dan sanksi administarasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, queisioner, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari: (1)dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebanyak 6 orang (2) Pihak Kontraktor 17 orang dan (3) pengguna jasa parkir/masyarakat sebanyak 100 orang yang kemudian di jadikan sampel dengan menggunakan Teknik Insidental sampling. Berdasarkan hasil angket penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tembilahan masih dalam kateori Kurang Sesuai dan diperkuat dari hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa permasalahan yaitu, masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas parkir, masih ada petugas parkir yang minta uang parkir tidak sesuai ketentuan, tidak memberikan karcis, tidak memakai atribut perparkiran serta sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah belum dilakukan dengan baik dan masih seringnya masyarakat menjumpai petugas parkir liar.

Actions (login required)

View Item