PUTRI SUSANTI, - (2025) PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI_PUTRI SUSANTI TANPA BAB IV HASIL - Putri Susanti.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL PUTRI SUSANTI - Putri Susanti.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (950kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI PUTRI SUSANTI - Putri Susanti.pdf - Published Version Download (405kB) | Preview

Abstract

Tulisan ini untuk mengetahui pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum dan mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu Riau dalam pelanggaran administrasi pemilihan umum. Banyaknya pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran tersebut yang belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Riau pada Pemilu 2024, padahal dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan hukum dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Bawaslu Riau. Dari hasil penelitian mengenai pengawasan Bawaslu Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilu dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Riau sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pengawas penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat mengenai aturan dalam proses penyelenggaraan pemilu terkhususnya proses administrasi pemilu. Namun dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Riau belum melaksanakannya dengan maksimal dikarenakan masih adanya pelanggaran administrasi Pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang adjukasinya belum terselesaikan atau belum terpenuhi dengan baik dan dengan adanya berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi pemilihan umum seperti ketidakpahaman aturan dari peserta pemilu yang mesti dibersamakan dengan sosialisasi yang masif dari Bawaslu, jajaran Bawaslu yang bersifat ad hoc yang berganti dalam periode tertentu, dan keterbatasan dalam verifikasi temuan atau laporan.

Actions (login required)

View Item